Carut Marut Wajah Pendidikan Negeri

Baru-baru ini mencuat berita tentang LKS (Lembar Kerja Siswa) yang memuat materi tak bertanggung jawab. Salah satu muatan mata pelajaran PLBJ (Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta) kelas dua SD tersebut mengusung tentang ‘istri simpanan’.

Berita tersebut sempat ramai di media massa. Saling lempar tanggung jawab bergulir di antara dinas pendidikan terkait maupun pihak sekolah. Ketidaklayakan isi muatan materi yang menceritakan tentang istri simpanan pada siswa kelas dua SD menjadi masalah yang cukup serius. Muncul pertanyaan besar, apakah tidak ada penyeleksian dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan?

Belum lagi hadir ke permukaan derasnya isu menyambut Ujian Nasional (UN). UN yang dimulai awal pekan ketiga April bagi SMA ini diiringi serangkaian aktivitas penyambutan yang tak jarang terlampau unik. Salah satunya yakni ritual kunjungan ke kuburan oleh sebuah sekolah di Jawa Tengah seperti yang dilansir oleh salah satu media massa.

Berlakunya UN di kancah pendidikan dalam negeri pun masih belum menapak mantap. Nyatanya, pihak kontra masih saja menemukan celah kelemahan sistem penentu kelulusan siswa ini. Sistem UN yang hanya menitikberatkan kelulusan pada mata pelajaran tertentu sarat akan ketidakadilan. Sia-sia saja mempelajari lebih dari delapan mata pelajaran jika tidak semuanya mempengaruhi kelulusan.

Pendanaan UN yang mencapai angka 600 milyar rupiah pun belum mampu merepresentasikan kualitas dan integritas UN sebagai hajat besar pendidikan negeri ini. Kecurangan masih saja menghinggapi pihak-pihak terkait UN. Bahkan parahnya, UN menjadi ajang komersil pihak tertentu yang mengaku menyediakan jawaban soal UN.

Contoh kasus di atas hanyalah sekelumit masalah yang ada dalam pendidikan bangsa ini. Belum lagi masalah besar berupa pemerataan pendidikan yang hingga kini masih terasa. Pendidikan menjadi sarana komersialisasi sehingga aksesnya pun hanya mampu dinikmati segelintir orang. “Jika menjadi warga miskin di negeri ini, jangan harap bisa mendapat layanan pendidikan berkualitas,” demikian pernyataan tak tertulis yang berlaku.

Miris. Itulah  kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi pendidikan dalam negeri. Di jenjang manapun, pendidikan negeri ini masih menyimpan tanya bagi masyarakatnya. Hingga kapan bisa merealisasikan satu sisi, pemerintah terus berupaya menyempurnakan undang-undang sebagai payung kebijakan

190412

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s