HASIL DISKUSI KAJIAN RUU PT

Senin, 9 April 2012 @Sekre Kammja

Setelah dikaji, pasal-pasal dalam RUU PT tidak semuanya berbau liberal. Namun, dari kesemuanya, lebih banyak pasal yang tidak berpihak dan cenderung merugikan mahasiswa. Terdapat pula beberapa pasal yang ambigu dan sarat akan kemungkinan politisasi pihak tertentu.

Ada beberapa poin yang diusut dalam diskusi ini. Poin-poin ini murni hasil kajian dan bukan pendapat subjektif orang yang telah menyebar di banyak media. Di antaranya :

  1. Pinjaman Lunak

Pinjaman lunak pada pasal 79 (2) poin C ini sangat tidak sesuai jika direalisasikan dalam kenyataan. Pertama, hal ini akan memicu banyaknya mahasiswa yang berhutang ke pemerintah. Kedua, jika diafiliasikan dengan gaji/pendapatan umum yang diperoleh masyarakat, akan membutuhkan banyak waktu melunasi semua hutang  alumni mahasiswa dan sistem perhitungannya pun masih belum jelas.

  1. Otonomi Kampus

Dalam pasal 66 ditemukan kekurangsempurnaan. Otonomi yang dimaksudkan dalam RUU ada di bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, kepegawaian, sarana prasarana. Namun, bagaimana kejelasan otonominya? Batasannya? Aspek pengaduannya juga tidak diatur di sini. Bagaimana bila dalam bidang tersebut ditemukan pelanggaran batas otonomisasi yang dilakukan kampus?

  1. Pengelolaan dana

Pada pasal 87-88 tentang pengelolaan dana, sebenarnya tidak dipermasalahkan jika PT melakukan usaha selama tidak mengganggu pelayanan kampus kepada mahasiswa. PT dengan kemandirian tersebut akan bermanfaat bagi pemberdayaan mahasiswa dan aplikasi terapan ilmu. Oleh karena itu perlu ada pengketatan masalah pemisahan dan disiplin pengelolaan dana. Badan usaha kampus diintegrasikan penuh untuk mengurus perihal pengembangan keuangan (usaha) kampus. Sedangkan rektorat fokus pada pelayanan mahasiswa. Insentif pemerintah pada dunia usaha dan industri pada pasal 90 juga mesti diperjelas arahannya.

  1. Ormawa

Pada pasal 80 diangkat mengenai organisasi kemahasiswaan. Dalam hal ini, tidak dibahas mengenai perlindungan pergerakan mahasiswa baik di PTN, PTS, maupun PTK. Ormawa dalam hal ini pun mendapat alur pengawasan dan pengaturan dari menteri. Seperti apa batasannya dan bagaimana arah pengaduannya bila terjadi pelanggaran hak mahasiswa dan ormawa?

Maka, KAMMI menegaskan hal-hal berikut sebagai posisi dan langkah yang KAMMI ambil :

  1. Memperketat Administrasi Perguruan Tinggi
  2.  Memberikan Transparansi Keuangan Perguruan Tinggi
  3. Menjalin Kerjasama Kompetensi dan Keilmuan Antara Perguruan Tinggi dan kementrian terkait
  4.  Penjaminan Pendidikan Bermutu untuk seluruh Rakyat Indonesia Dengan Biaya Terjangkau dan Bahkan Gratis
  5. Menjamin Kebebasan Berorganisasi bagi Mahasiswa

 

Created by :

Sofistika Carevy Ediwindra

 

160412

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s